SERAYUNEWS – Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan kontribusi perusahaan milik negara terhadap perekonomian, pemerintah mengambil langkah strategis. Pemerintah menutup sejumlah entitas bisnis yang dinilai tidak lagi produktif.
Upaya ini merupakan bagian dari penataan ulang portofolio BUMN yang perlu untuk mendorong efisiensi dan keberlanjutan jangka panjang.
Salah satu kebijakannya adalah penghentian operasional terhadap beberapa perusahaan BUMN yang mengalami masalah keuangan kronis.
Menjelang akhir tahun 2023, pemerintah secara resmi mengakhiri aktivitas tujuh badan usaha milik negara.
Penutupan ini berdasarkan penilaian menyeluruh terhadap kondisi keuangan perusahaan-perusahaan tersebut yang sudah lama mengalami tekanan berat.
Dengan tingkat utang yang tinggi dan model bisnis yang tidak lagi relevan. Perusahaan-perusahaan ini tidak mampu beradaptasi dengan kebutuhan pasar dan perkembangan industri.
Dasar hukum untuk penghentian operasi ini sejak jauh hari sebelumnya, sebagian besar sejak April 2023.
Penutupan ini dilakukan bukan tanpa kajian, melainkan melalui proses dengan regulasi pemerintah.
Meskipun perusahaan dihentikan, hak-hak karyawan tetap dapat perhatian dalam proses pembubaran.
Pemerintah menugaskan kurator untuk mengelola penjualan aset perusahaan guna memenuhi kewajiban finansial, termasuk kepada para pegawai.
Dana dari penjualan aset akan terprioritaskan untuk membayar kewajiban seperti pajak dan hak-hak karyawan.
Dengan pendekatan ini, meskipun perusahaan tidak lagi beroperasi, pegawai yang terdampak tetap memiliki peluang untuk menerima hak mereka. Baik berupa pesangon maupun dana pensiun.
Proses ini juga dapat pengawalan agar berlangsung sesuai aturan, dengan tetap memperhatikan asas keadilan bagi semua pihak yang terkait.
Langkah penutupan perusahaan milik negara tidak sembarangan. Pemerintah menggunakan tiga indikator utama untuk menentukan apakah suatu BUMN patut untuk dihentikan.
Indikator tersebut meliputi kondisi keuangan perusahaan, kontribusi terhadap perekonomian nasional, serta keberlanjutan dari model bisnisnya.
Perusahaan yang tidak memenuhi ketiga indikator ini akan masuk ke dalam daftar evaluasi.
Namun, tidak semua perusahaan yang menghadapi tantangan langsung tutup. Ada evaluasi secara menyeluruh, untuk menilai potensi restrukturisasi atau alternatif kebijakan lainnya yang masih memungkinkan.
Penutupan tujuh BUMN oleh pemerintah menunjukkan keseriusan dalam membenahi struktur perusahaan negara.
Keputusan ini berdasar pada pertimbangan rasional untuk menjaga efisiensi, transparansi, dan kesinambungan bisnis BUMN ke depan.
Langkah ini harapannya membawa pengaruh positif bagi tata kelola perusahaan negara secara menyeluruh.
