SERAYUNEWS – Aksi protes mengguncang Desa Sikapat, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, setelah pengumuman hasil seleksi Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa (P3D).
Warga menduga kuat adanya kecurangan dan praktik nepotisme dalam proses seleksi, yang berpuncak pada demonstrasi besar-besaran di depan kantor desa, Senin (19/5/2025).
Protes warga bermula dari hasil seleksi yang menunjukkan bahwa empat peserta yang lolos memiliki hubungan keluarga dengan Kepala Desa. Salah satunya bahkan adalah anak kandung sang Kades, sedangkan tiga lainnya sebagai keponakan.
“Yang lolos semuanya punya hubungan darah. Dari 12 peserta, hanya empat yang lolos, dan semuanya keluarga. Ini mencederai demokrasi dan mencerminkan praktik politik dinasti,” tegas Suseno, salah satu warga yang memantau proses seleksi.
Suseno juga menyoroti kejanggalan saat pelaksanaan ujian. Ia mengaku mencatat bahwa salah satu peserta, sudah memperoleh nilai 64 hanya dalam 13 menit dari total waktu ujian 120 menit.
“Itu berarti rata-rata mengerjakan satu soal hanya dalam 12 detik. Mustahil tanpa ada bocoran,” ujarnya.
Nilai tertinggi diperoleh oleh peserta bernama Restu yang mencatat skor 92 dari 100 soal. Ia diketahui merupakan anak dari Kepala Desa Sikapat.
Peserta lain yang lolos juga tercatat sebagai kerabat dekat Kades: Andri, Rohman, dan Muksin.
Kemarahan warga memuncak dengan aksi turun ke jalan. Mereka membawa spanduk bertuliskan protes keras, seperti:
“Warga Sikapat Menolak Politik Dinasti”
“Batalkan Hasil Tes P3D”
“Politik Dinasti Ciderai Demokrasi”
Sebuah banner besar juga terbentang di pagar kantor desa bertuliskan:
“Warga Desa Sikapat Bersama BPD Menolak Proses dan Hasil Ujian P3D, Warga Bersatu untuk Sikapat Maju #Batalkan Hasil Ujian P3D”
Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sikapat, Nislam, mengungkapkan bahwa kecurigaan sudah muncul sejak hari pelaksanaan ujian. Ia menerima berbagai aduan dari peserta dan warga yang mempertanyakan transparansi seleksi.
“Salah satu kejanggalannya adalah ditemukannya 15 soal muatan lokal yang diklaim tidak dibuat oleh panitia. Anehnya, soal-soal tersebut muncul semua saat ujian berlangsung. Hal ini menimbulkan dugaan adanya kebocoran soal,” ungkap Nislam.
Menurutnya, warga menginginkan ujian ulang secara terbuka dan adil, namun hingga kini belum ada tanggapan dari panitia maupun pemerintah desa.
Saat demonstrasi berlangsung, Kepala Desa Sikapat tidak hadir karena sedang sakit. Warga pun merasa kecewa karena tidak bisa langsung menyampaikan aspirasi mereka.
Sekretaris Desa Sikapat, Teguh Waluyo, SIP, menanggapi aksi tersebut dengan menyatakan bahwa pihak desa tetap menghargai aspirasi warga.
“Kami tidak bisa mengambil keputusan karena wewenangnya ada di Pak Kades. Saat ini beliau tidak bisa hadir karena sedang sakit,” kata Teguh.
