Apa Itu UU ODOL? Penyebab Demo Supir Truk

SERAYUNEWS- Belakangan ini, muncul gelombang unjuk rasa dari sopir truk di berbagai daerah seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Mereka memprotes keras penerapan kebijakan Zero ODOL—aturan ketat soal truk over dimension dan/atau over loading—yang mulai diberlakukan secara penuh pada 2026.

Demo ini menuai perhatian luas karena menjadi konflik antara regulasi keselamatan jalan dan tekanan ekonomi sopir serta pelaku logistik.

Penyebab Demo Sopir Truk

1. Kriminalisasi sopir kecil

Banyak sopir merasa menjadi korban utama aturan karena yang dikenai sanksi pidana hanyalah mereka, sedangkan pemilik truk atau perusahaan muatan jarang disentuh hukum.

Beberapa sopir memasang spanduk dengan pesan “sopir bukan kriminal”—mereka hanya menjalankan perintah juragan, bukan bertindak melawan hukum sendirian.

2. Tekanan dari pasar dan industri

Meski aturan menetapkan standar muatan, pasar logistik tetap menuntut efisiensi: muatan penuh walau melanggar kapasitas. Hal ini menempatkan sopir dalam dilema antara menaati aturan atau dipersulit ekonomi.

3. Aturan dadakan dan buruknya sosialisasi

Banyak sopir mengeluh aturan diberlakukan mendadak tanpa persiapan alternatif, misalnya tarif dan sistem distribusi yang sesuai.

Standar uji KIR yang tidak konsisten antar daerah juga menimbulkan diskriminasi dan pungli.

4. Praktik premanisme dan pungli

Di lapangan, sopir mengalami pungutan liar di jembatan timbang, terminal, dan titik razia yang justru semakin membebani ekonomi mereka.

Apa Itu UU ODOL?

ODOL adalah singkatan dari Over Dimension and Over Loading, yakni kondisi ketika truk melebihi dimensi fiskal atau kapasitas muatan sesuai standar.

Aturan ini tertuang dalam UU No. 22/2009 dan PP No. 55/2012, serta diperkuat oleh Permenhub 60/2019 dan Permenhub 18/2021.

Sanksinya cukup tegas: pelanggaran muatan dijerat pasal 307 UU LLAJ (kurungan hingga 2 bulan atau denda Rp 500.000), sedangkan pelanggaran over dimension diatur dalam pasal 277, dengan ancaman hukuman penjara hingga 1 tahun atau denda Rp 24 juta.

Mengapa Aturan Ini Diperlukan?

• Keselamatan jalan: ODOL menyebabkan kecelakaan serius seperti rem blong, rollover, dan tabrakan beruntun—tercatat menyumbang sekitar 10,5% dari total kecelakaan nasional.
• Kerusakan infrastruktur: Beban berlebih memperpendek umur jalan, memicu kerusakan seperti retak dan amblas, sehingga negara harus mengalokasikan puluhan triliun rupiah tiap tahun (Rp 42–43 triliun) untuk perbaikan.

Tuntutan Sopir Truk

Para sopir menuntut secara tegas:

• Revisi atau pencabutan pasal-pasal pidana dalam UU No. 22/2009, terutama pasal 277 dan 307.
• Penegakan hukum adil: hukum harus menyasar seluruh pihak—pemilik, juragan, hingga industri, bukan hanya sopir.
• Penyesuaian tarif logistik agar memadai menutupi beban biaya tambahan dari pembatasan muatan.
• Evaluasi KIR dan sosialiasi aturan dengan sistem yang seragam dan bebas pungli.
• Perlindungan terhadap premanisme dan pungutan liar, serta kejelasan hukuman bagi pelakunya.
• Dialog terbuka antara pemerintah pusat/daerah dengan sopir, juragan, dan pelaku logistik untuk menciptakan solusi bersama.

Demikian informasi tentang apa itu UU ODOL.***