SERAYUNEWS – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Purwokerto terus memperkuat perannya dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah dengan mengintensifkan sinergi bersama
Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) serta Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di wilayah Banyumas Raya.
Penguatan sinergi tersebut diwujudkan melalui keterlibatan aktif BI Purwokerto dalam rangkaian High Level Meeting (HLM) TPID dan TP2DD di sejumlah daerah.
Kegiatan berlangsung di Kabupaten Banyumas pada Senin (15/12/2025) dan Rabu (17/12/2025), serta di Kabupaten Purbalingga pada Selasa (16/12/2025).
Mitigasi Inflasi Jelang Natal dan Tahun Baru
Di Kabupaten Banyumas, BI Purwokerto turut berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi (RTPID) sebagai langkah strategis menghadapi potensi tekanan inflasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.
Forum ini menjadi wadah sinergi lintas instansi dalam mengantisipasi risiko inflasi, khususnya dari sisi pasokan bahan pangan dan kelancaran distribusi.
Sementara itu, di Kabupaten Purbalingga, HLM TPID dan TP2DD yang digelar di Graha Adiguna menjadi momentum penting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat koordinasi lintas sektor menghadapi dinamika ekonomi akhir tahun.
Tiga fokus utama dibahas dalam forum tersebut, yakni menjaga stabilitas pangan, mendorong percepatan digitalisasi transaksi keuangan daerah, serta evaluasi kinerja TPID dan TP2DD tahun 2025 sekaligus penyusunan strategi tahun 2026.
Sinergi antara BI Purwokerto dan Pemerintah Kabupaten Banyumas kembali ditegaskan dalam HLM TPID Kesiapsiagaan Wilayah Menghadapi Nataru 2025/2026 pada Rabu (17/12/2025).
Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono, menekankan pentingnya orkestrasi kerja bersama tanpa ego sektoral guna menciptakan kondisi wilayah yang aman dan kondusif.
Sejumlah langkah kolaboratif disepakati, antara lain penguatan pemantauan harga dan pasokan bahan pokok penting (bapokting) melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) dan operasi pasar, inovasi menjaga daya beli masyarakat, serta kesiapan infrastruktur dan mitigasi potensi bencana hidrometeorologi.
Kepala Perwakilan BI Purwokerto, Christoveny, menegaskan bahwa sinergi antarlembaga menjadi kunci utama dalam pengendalian inflasi, terutama saat mobilitas masyarakat meningkat tajam selama periode Nataru.
Berdasarkan data TPID, inflasi di Banyumas secara month to month (mtm) dipengaruhi lima komoditas utama, yakni emas (0,05 persen), bawang merah (0,03 persen), jeruk (0,03 persen), kacang panjang (0,02 persen), dan wortel (0,01 persen). Pola serupa juga terjadi di Kabupaten Cilacap, dengan emas dan bawang merah sebagai kontributor inflasi terbesar.
Untuk kelompok pengeluaran, andil inflasi terbesar berasal dari perawatan pribadi, makanan dan minuman, sayur-sayuran dan hortikultura, serta perlengkapan rumah tangga.
“Yang perlu kita waspadai adalah posisi inflasi di akhir tahun, khususnya menjelang Nataru. Mobilitas masyarakat cukup tinggi, terutama arus dari Jakarta ke Banyumas Raya, sehingga permintaan komoditas pangan meningkat,” kata dia.
Curah hujan tinggi pada Desember juga berpotensi menekan produktivitas dan distribusi pangan. Sejumlah wilayah Banyumas Raya dilaporkan mengalami banjir dan gangguan hama, sementara masa tanam yang belum memasuki panen membuat pasokan relatif terbatas.
Untuk mengantisipasi tekanan inflasi, sepanjang 2025 TPID menjalankan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) melalui tujuh program unggulan.
Program tersebut meliputi optimalisasi Good Agricultural Practices (GAP), penguatan klaster pangan, replikasi praktik terbaik dan hilirisasi, kerja sama antar daerah, fasilitasi distribusi, Gerakan Pangan Murah, digitalisasi data, serta penguatan koordinasi dan komunikasi.
“Minggu depan TPID juga akan melakukan inspeksi mendadak ke pasar. Pemantauan harga oleh Disperindag dilakukan setiap hari untuk memastikan mekanisme pasar berjalan dengan baik,” ujarnya.
BI Purwokerto juga mengimbau masyarakat untuk berbelanja secara bijak agar tekanan inflasi tetap terkendali.
Di sisi lain, perkembangan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (IETPD) di Banyumas Raya menunjukkan kinerja yang sangat positif. Seluruh kabupaten telah berada pada kategori digital.
Pada semester I 2025, capaian elektronifikasi tercatat Banyumas 93,5 persen, Banjarnegara 94,0 persen, Purbalingga 97,0 persen, dan Cilacap 96,8 persen, dengan Purbalingga menjadi yang tertinggi.
Aspek implementasi dan lingkungan strategis seluruh daerah telah mencapai 100 persen.
Namun, aspek realisasi masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam mendorong konversi transaksi penerimaan dan belanja daerah dari tunai ke non-tunai.
“Penggunaan kanal digital, terutama QRIS, menjadi fokus karena bobot penilaiannya paling tinggi. Saat ini capaian aspek realisasi sudah di atas 53 persen, tetapi masih perlu ditingkatkan,” katanya.
Sepanjang 2025, transaksi QRIS di Banyumas Raya mencatat lonjakan signifikan. Hingga Oktober 2025, jumlah transaksi mencapai 90,7 juta transaksi dengan nilai nominal sekitar Rp8,2 triliun, meningkat tajam dibandingkan 2024 yang mencatat 35 juta transaksi senilai Rp3,5 triliun.
Jumlah merchant QRIS juga meningkat pesat menjadi 595.388 merchant hingga November 2025. Peningkatan ini didukung pemanfaatan QRIS untuk pembayaran pajak daerah hingga layanan transportasi publik seperti Trans Banyumas yang kini telah menggunakan QRIS Tap.
Dengan penguatan sinergi pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi tersebut, BI Purwokerto optimistis stabilitas ekonomi Banyumas Raya dapat terjaga di tengah dinamika akhir tahun.
