SERAYUNEWS – Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono, meminta sosialisasi program Universal Health Coverage (UHC) lebih digencarkan, guna mengeliminasi kebingungan di masyarakat.
Langkah nyata yang akan diambil adalah dengan memasang flyer informasi di setiap Fasilitas Kesehatan (Faskes) serta puskesmas untuk memastikan warga memahami hak dan mekanisme layanan kesehatan gratis.
Bupati Banyumas menyoroti bahwa pada masa awal implementasi, kendala lapangan masih kerap ditemui. Untuk itu, edukasi visual menjadi prioritas utama.
“Saya minta di setiap Puskesmas dipasang flyer yang menjelaskan mekanisme pemanfaatan program UHC. Juga akan dibuat video, yang lucu-lucu seperti kartun, supaya masyarakat lebih mudah memahami,” kata Sadewo.
Terkait laporan warga mengenai masih adanya pungutan biaya di tingkat puskesmas, seperti yang terjadi di Puskesmas Purwokerto Barat, Bupati meminta pengawasan diperketat.
Beliau menekankan bahwa jika ada biaya administrasi sementara bagi pasien yang kepesertaannya belum aktif, hal tersebut seharusnya bisa diselesaikan melalui mekanisme internal faskes.
“Meski demikian, ia mengakui dalam kondisi tertentu, ketika kepesertaan belum aktif di hari yang sama, pasien mungkin masih dikenakan biaya sementara sekitar Rp10 ribu hingga Rp15 ribu. Meski demikian, hal tersebut seharusnya bisa ditangani melalui dana CSR atau UPZ di masing-masing puskesmas,” kata Sadewo.
Ia menambahkan bahwa beban biaya tersebut sebenarnya sangat minim bagi instansi. “Sehari juga yang berobat tidak sampai lima orang. Kalau dihitung, itu kecil. Kali Rp25.000 saja, nanti juga bisa dimintakan penggantian,” ujarnya.
Kemarahan Bupati sempat tersulut saat mendapati sejumlah pimpinan faskes tidak hadir dalam rapat koordinasi penting tersebut. “Dengan saya ngomong keras ini, karena saya mendapatkan aduan dari banyak masyarakat. Tentunya saya akan minta untuk diawasi,” kata dia.
Selain masalah teknis, Bupati juga menyinggung urgensi profesionalitas manajemen rumah sakit. Baginya, kompetensi manajerial jauh lebih penting dibandingkan latar belakang profesi semata.
“Saya punya mentor Menteri Kesehatan. Beliau bilang, direktur rumah sakit tidak harus dokter. Saya dulu Ketua PMI, bukan orang kesehatan, tapi PMI Banyumas bisa jadi percontohan nasional,” ungkapnya.
Beliau menilai jika kinerja tidak maksimal, pergantian pimpinan dari latar belakang non-medis bisa menjadi opsi. “Kalau memang tidak mampu, ya mungkin diganti dengan orang hukum, orang ekonomi, atau teknik yang mampu memanage rumah sakit menjadi lebih baik,” katanya.
Bupati menyadari bahwa program besar dengan lonjakan anggaran dari Rp47 miliar menjadi Rp105 miliar ini memang rentan terhadap kendala di tahap awal.
“Masalah baru itu pasti ada ‘fraud’-nya. Saya memaklumi hari-hari awalnya masih kacau,” ujarnya.
Dia menegaskan bahwa kerja keras mencari pendanaan ke pusat adalah demi kesejahteraan warga Banyumas. “Mungkin orang lain bilang saya ngemis-ngemis di Jakarta, tapi ini untuk Kabupaten Banyumas. Dan terbukti, kita mendapatkan anggaran non-APBD sebesar Rp294 miliar, termasuk dari CSR,” kata dia.
