SERAYUNEWS – Kabar membanggakan datang dari Kabupaten Cilacap. Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman, resmi dikukuhkan sebagai Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi).
Pelantikan tersebut dilakukan langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian, dalam acara resmi yang digelar di Hotel Sahid Jakarta, Kamis (17/7/2025).
Pengangkatan ini menjadi tonggak penting, tidak hanya bagi Bupati Syamsul secara pribadi, tetapi juga untuk Kabupaten Cilacap. Sebagai Wasekjen Apkasi, ia kini berada di jalur strategis pengambilan kebijakan nasional yang menyangkut kepentingan daerah.
“Tentu ini menjadi suatu kehormatan bagi kami dipercaya menjadi Wasekjen Apkasi RI. Ini adalah sarana komunikasi bagi Bupati se-Indonesia untuk mendorong kemajuan Indonesia secara menyeluruh,” kata Bupati.
Syamsul menilai, Apkasi adalah wadah penting dalam memperkuat kolaborasi lintas kepala daerah, berbagi program unggulan, dan mendorong pembangunan yang inklusif dan merata.
Dalam pernyataannya, Bupati menegaskan komitmennya untuk menggunakan posisi barunya dalam memperkuat sinergi antardaerah. Ia menyebut peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu fokus utamanya.
“PAD menjadi concern kita agar percepatan pembangunan di Cilacap bisa terwujud,” tegasnya.
Ia juga menyinggung pentingnya optimalisasi potensi lokal dan pengembangan produk unggulan daerah sebagai strategi konkret.
Mendagri Tito Karnavian, dalam sambutannya, menekankan pentingnya peran Apkasi dalam menjembatani komunikasi antara pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten. Ia mendorong daerah untuk meningkatkan kemandirian fiskal sebagai bentuk nyata dari semangat otonomi.
Sementara itu, Ketua Apkasi yang baru dilantik, Bupati Lahat Bursah Zarnubi, menegaskan bahwa Apkasi harus tetap menjadi garda terdepan dalam menjaga roh desentralisasi dan otonomi daerah.
Dengan masuknya Bupati Syamsul ke jajaran pengurus pusat Apkasi, peluang Cilacap untuk lebih dikenal di kancah nasional semakin terbuka.
Ia bukan hanya menjadi representasi daerah, tetapi juga menunjukkan bahwa kepala daerah mampu memberi kontribusi nyata terhadap arah kebijakan nasional dari akar rumput.
