SERAYUNEWS– Era keterbukaan informasi ternyata bukan hanya dirasakan oleh publik, tetapi juga menjadi tamparan keras bagi para pelaksana proyek infrastruktur di Kabupaten Cilacap. Bupati Syamsul Auliya Rachman menyatakan dengan tegas bahwa tak ada lagi ruang bagi pekerjaan asal-asalan. Di hadapan para kontraktor dan penyedia jasa, ia mengingatkan pekerjaan yang buruk bisa langsung jadi bahan perbincangan netizen.
“Sekarang ini eranya pengadilan media sosial. Kalau ada pekerjaan yang tidak sesuai, bisa langsung viral. Karena itu, jaga performa dengan baik,” ujar Syamsul dalam kegiatan penyerahan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan Pre Consultant Meeting yang digelar Dinas PUPR Cilacap, Selasa (17/6/2025).
Teguran ini bukan tanpa alasan. Tahun anggaran 2025 mencatat sebanyak 65 paket pekerjaan infrastruktur sudah mengantongi SPMK, dengan lima paket telah dilelang sejak Februari. Namun, masih ada 24 kegiatan yang sedang dalam proses pengadaan, termasuk proyek-proyek penting di bidang Bina Marga dan Tata Bangunan.
Namun yang mencuri perhatian bukan sekadar soal teknis. Bupati Syamsul mengungkapkan bahwa dirinya tidak akan mentolerir praktik-praktik kotor dalam pelaksanaan proyek. Ia bahkan menegaskan tidak akan “bermain proyek” untuk kepentingan pribadi.
“Secara pribadi saya sampaikan tadi tidak ada bermain proyek untuk kepentingan pribadi, silakan laksanakan tugas pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Saya justru menganjurkan bagaimana mereka itu baik secara sosial, silakan keluarkan untuk lingkungan,” tegasnya.
Syamsul pun mengajak masyarakat untuk turut serta mengawasi pelaksanaan proyek. Bagi dia, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari megahnya infrastruktur, tetapi dari sejauh mana manfaatnya dirasakan masyarakat.
“Kita ingin kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat. Kalau kualitas pekerjaan baik, masyarakat pasti puas. Tapi kalau tidak, reaksi masyarakat bisa sangat cepat,” ujarnya.
Kepala Dinas PUPR, Wahyu Ari Pramono, menegaskan bahwa seluruh kegiatan telah melalui perencanaan panjang demi hasil maksimal. Ia mengingatkan penyedia jasa untuk memegang teguh profesionalitas dan mengutamakan mutu, keselamatan kerja, serta ketepatan waktu.
“Seluruh pekerjaan diharapkan dilaksanakan secara profesional, mengutamakan mutu dan sesuai prosedur teknis yang berlaku,” tegas Wahyu.
Dengan komitmen terhadap transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan publik, Kabupaten Cilacap tampaknya bersiap masuk ke babak baru pengelolaan proyek infrastruktur di mana kualitas bukan sekadar janji, tapi harga mati.
