
SERAYUNEWS – Serikat buruh di Kabupaten Cilacap bersiap menyambut peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 dengan aksi turun ke jalan. Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak, Gas Bumi dan Umum (FSP KEP) yang tergabung dalam KSPI memastikan akan memobilisasi anggotanya dalam momentum tersebut.
Ketua DPC FSP KEP Cilacap, Dwiantoro, mengatakan pihaknya telah menyiapkan langkah untuk menggerakkan seluruh elemen organisasi. Instruksi akan diberikan kepada setiap unit kerja agar mengerahkan anggota dan turut serta dalam peringatan May Day tahun ini.
“May Day kali ini menjadi momentum penting karena ada sejumlah isu krusial yang harus diperjuangkan bersama,” ujar Dwiantoro, Kamis (9/4/2026).
Dalam aksi tahun ini, FSP KEP membawa enam tuntutan utama yang dinilai mewakili kepentingan buruh secara nasional. Keenam isu tersebut meliputi dorongan pengesahan undang-undang ketenagakerjaan yang baru, penghapusan sistem outsourcing dan upah murah, hingga reformasi perpajakan.
Selain itu, buruh juga menuntut pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), ratifikasi Konvensi ILO Nomor 190 terkait penghapusan kekerasan di dunia kerja, serta mendorong terwujudnya birokrasi yang bersih dari praktik korupsi.
Dwiantoro menegaskan, beberapa isu yang diangkat sebenarnya bukan hal baru. Namun hingga kini, menurutnya, masih banyak janji pemerintah yang belum terealisasi sehingga tetap menjadi agenda perjuangan.
Rangkaian peringatan May Day di Cilacap yang jatuh pada 1 Mei 2026, rencananya akan diisi dengan konvoi keliling kota yang dilanjutkan dengan orasi terbuka di Alun-alun Cilacap. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang penyampaian aspirasi, tetapi juga sarana edukasi bagi anggota serikat maupun masyarakat luas.
Diperkirakan lebih dari 700 anggota FSP KEP KSPI Cilacap akan terlibat dalam aksi tersebut. Mereka juga akan bergabung dengan serikat buruh lainnya untuk memperkuat suara kolektif dalam menyuarakan tuntutan.
Saat ini, FSP KEP masih melakukan konsolidasi internal maupun eksternal. Koordinasi dilakukan tidak hanya dengan sesama serikat buruh, tetapi juga dengan pemerintah daerah serta aparat keamanan guna memastikan kegiatan berjalan tertib dan lancar.
“Persiapan terus kami matangkan, baik secara organisasi maupun koordinasi lintas pihak,” tutup Dwiantoro.