SERAYUNEWS – Kementerian Keuangan Republik Indonesia memasuki babak baru dalam struktur kepemimpinannya pada hari ini Jumat, 23 Mei 2025.
Pasalnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati baru saja melantik 22 pejabat eselon I yang akan mengemban tanggung jawab strategis dalam mengelola kebijakan fiskal dan keuangan negara.
Pelantikan tersebut berlangsung pada Aula Mezzanine Kemenkeu dan menjadi momen penting dalam reformasi kelembagaan yang dilakukan Kementerian Keuangan.
Tidak hanya melibatkan rotasi internal, pelantikan ini juga mengukuhkan sejumlah figur baru dari luar lingkungan Kemenkeu, sebagai bagian dari upaya memperkuat kapasitas dan integritas kelembagaan.
Dalam sambutannya, Sri Mulyani menegaskan jabatan yang diemban para pejabat baru adalah amanah besar. Sehingga, harus terlaksana penuh tanggung jawab.
Menurutnya, pengelolaan keuangan negara membutuhkan integritas tinggi dan semangat profesionalisme untuk menjaga kepercayaan publik.
“Saya Menteri Keuangan resmi melantik saudara-saudara sekalian. Saya percaya bahwa saudara-saudara sekalian akan melaksanakan tugas dengan sebaik2nya sesuai dengan tanggung jawab yg diberikan semoga Allah SWT YME bersama kita,” tegas Sri Mulyani.
Pelantikan kali ini sekaligus menandai lahirnya tiga unit kerja baru setingkat direktorat jenderal yang menggantikan atau memperkuat struktur lama:
Dengan penataan ulang ini, Kemenkeu berupaya menjawab kebutuhan zaman yang menuntut respons kebijakan yang cepat, berbasis data, dan akurat.
Juga turut dilantik para Staf Ahli Menteri Keuangan di berbagai bidang, mulai dari kepatuhan pajak, pengawasan, penerimaan negara, hingga ekonomi makro.
Penutup
Pelantikan dan penyegaran pejabat struktural ini bukanlah rutinitas biasa. Selain untuk mendorong kinerja, kebijakan ini dirancang sebagai bagian dari reformasi birokrasi di Kemenkeu.
Pengangkatan tokoh dari luar kementerian, seperti TNI dan kalangan profesional, merupakan langkah nyata membuka diri terhadap perspektif baru.
Diharapkan, dengan kombinasi pengalaman birokrasi dan latar belakang non-kementerian, Kemenkeu dapat mempercepat inovasi, memperbaiki layanan publik, dan memperkuat tata kelola fiskal yang sehat.***
