SERAYUNEWS – Belasan ribu nelayan dan pelaku usaha perikanan yang tergabung dalam Solidaritas Nelayan Indonesia (SNI) menggelar aksi unjuk rasa nasional di depan Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), kawasan Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (18/12/2025). Massa dari berbagai daerah, termasuk Cilacap, turun ke jalan mendesak pemerintah segera melakukan reformasi kebijakan perikanan nasional.
Meski di bawah guyuran hujan, sejak pagi hari, massa bergerak long march dari kawasan IRTI Monas menuju Kantor KKP. Sepanjang perjalanan, para nelayan meneriakkan yel-yel “Hidup Nelayan” sebagai bentuk solidaritas dan perlawanan terhadap kebijakan yang dianggap merugikan.
Meski memadati ruas jalan utama di sekitar Gambir, aksi berjalan tertib dengan pengawalan aparat keamanan. Massa juga membentangkan spanduk berisi aspirasi nelayan.
Aksi ini diikuti nelayan dari berbagai wilayah pesisir di Indonesia, termasuk dari Kabupaten Cilacap yang ikut mengerahkan ribuan massa.
Kehadiran nelayan lintas daerah tersebut menegaskan bahwa tuntutan yang disuarakan bersifat nasional dan menyentuh langsung kehidupan masyarakat pesisir.
Dalam orasinya, Koordinator aksi dari Ketua Solidaritas Nelayan Indonesia (SNI), Hadi Sutrisno menegaskan sejumlah tuntutan utama yang ditujukan kepada pemerintah.
“Kami menuntut penurunan PNBP pascaproduksi dengan persentase maksimal 3 persen. Kami juga menolak kebijakan penangkapan ikan terukur karena menyulitkan dan cenderung dipaksakan, serta menolak naturalisasi kapal asing dalam bentuk apa pun,” tegas Hadi.
Selain itu, massa juga menolak kriminalisasi nelayan dan mendesak revisi aturan yang dinilai berpotensi menjerat nelayan kecil. Mereka juga menolak kebijakan zonasi laut.
“Laut bukan tanah kapling. Kami menolak kebijakan zonasi laut dan PBB laut. Tuntutan kami jelas: hapus kapal asing, turunkan PNBP jadi 3 persen, dan hentikan penangkapan ikan terukur,” lanjutnya.
Hadi menegaskan nelayan dan pelaku usaha perikanan solid mendesak pemerintah melakukan format ulang kebijakan KKP. Menurutnya, kebijakan yang disusun tanpa melibatkan nelayan justru memperparah kondisi ekonomi masyarakat pesisir.
Selain pimpinan SNI, sejumlah perwakilan nelayan dari berbagai daerah turut menyampaikan orasi dengan tuntutan serupa, yakni penolakan kebijakan yang dinilai membebani nelayan kecil dan usaha perikanan tradisional.
Setelah sekitar dua jam berorasi, sekitar 20 perwakilan nelayan masuk ke Kantor KKP untuk menyampaikan aspirasi secara langsung. Usai pertemuan tersebut, massa melanjutkan aksi ke Kantor Sekretariat Negara (Setneg).
Di Setneg, perwakilan SNI, KKP, dan Sekretariat Negara melakukan audiensi dan mediasi. Hingga Kamis siang, belasan ribu nelayan masih bertahan di sekitar lokasi sambil menunggu hasil pertemuan.
Massa membentangkan spanduk dan poster berisi tuntutan reformasi kebijakan perikanan serta menegaskan komitmen untuk terus mengawal realisasi tuntutan tersebut.
