SERAYUNEWS- Aksi unjuk rasa ribuan warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah, pada Rabu (13/8/2025) siang memanas dan berujung ricuh.
Massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu merangsak masuk di Kantor Bupati Pati.
Mereka berupaya merobohkan gerbang Kantor Bupati dan melempari Kantor Bupati dengan botol air mineral dan batu.
Kondisi ini memaksa aparat kepolisian menembakkan gas air mata untuk membubarkan kerumunan.
Kericuhan ini berdampak luas pada aktivitas publik. Kabarnya, hari ini sebanyak 22 sekolah di wilayah Pati Kota terpaksa mengalihkan pembelajaran menjadi daring demi keamanan.
Melansir berbagai sumber, berikut kami sajikan ulasan informasi mengenai demo Pati 13 Agustus yang memanas, ada lempar batu, gas air mata, hingga tuntutan Bupati Sudewo lengser:
Sejak pagi, massa berkumpul di Alun-alun Pati dan bergerak menuju Kantor Bupati. Orasi dilakukan dari atas truk komando.
Sekitar pukul 11.00 WIB, situasi memanas ketika sekelompok orang mulai melempar botol air mineral ke halaman pendopo dan batu ke arah kaca sekretariat hingga pecah.
Pagar kantor juga didorong beramai-ramai. Polisi yang berjaga merespons dengan tembakan gas air mata untuk memukul mundur massa.
Kejar-kejaran tak terhindarkan, dan sejumlah petugas dilaporkan terluka. Meski situasi tegang, massa tetap bertahan dan menuntut Bupati Pati Sudewo menemui mereka.
Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi, menduga kericuhan dipicu oleh kelompok penyusup yang memanfaatkan situasi.
“Situasi berkembang tidak kondusif karena disinyalir ada kelompok penyusup,” ujarnya kepada wartawan.
Berdasarkan laporan berbagai media, tuntutan massa mencakup:
1. Membatalkan kenaikan PBB-P2 sebesar 250 persen (sudah dibatalkan Pemkab).
2. Mengembalikan sistem sekolah menjadi enam hari belajar per minggu.
3. Mengevaluasi atau mengalihkan anggaran proyek Alun-alun Pati yang dinilai janggal.
4. Menghentikan atau membenahi program regrouping sekolah.
5. Mencabut pajak dan penertiban yang dinilai memberatkan pedagang kaki lima.
6. Menuntut Bupati Sudewo mundur dari jabatan.
Meski dua tuntutan sudah diakomodasi, aksi tetap berlangsung karena warga menilai masalah kepemimpinan dan kebijakan publik belum terselesaikan.
Rencana kenaikan PBB-P2 hingga 250 persen menjadi pemicu awal kemarahan warga.
Meski kebijakan itu sudah dibatalkan, kekecewaan terlanjur meluas, terutama terkait kebijakan pendidikan, proyek ruang publik, dan tata kelola pemerintahan.
Narasi “menjawab tantangan” yang viral di media sosial turut memperbesar mobilisasi massa.
Panitia aksi mengklaim jumlah peserta mencapai 50-100 ribu orang, meski angka ini belum diverifikasi secara resmi.
1. Pendidikan: 22 sekolah di Pati Kota (TK hingga SMP) belajar secara daring mengikuti arahan keamanan dari Polresta Pati.
2. Ekonomi dan Lalu Lintas: Beberapa toko tutup, arus lalu lintas di sekitar alun-alun tersendat, dan sebagian ruas jalan ditutup demi kelancaran aksi.
Bupati Pati Sudewo sebelumnya mengklaim telah memenuhi dua tuntutan utama warga. Ia mengimbau masyarakat tetap menjaga ketertiban.
Polda Jateng dan Polresta Pati menurunkan personel besar untuk pengamanan, serta berkoordinasi dengan koordinator lapangan aksi.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi juga mengingatkan Bupati Sudewo untuk menerima aspirasi rakyat dan menjaga stabilitas daerah.
Apa Berikutnya?
Situasi masih dinamis. Kelanjutan aksi akan bergantung pada:
Catatan: Data jumlah massa dan kronologi lapangan dapat berubah seiring pembaruan informasi resmi dari otoritas.