SERAYUNEWS– Plt Bupati Purbalingga Dimas Prasetyahani menyampaikan kenaikan anggaran pemeliharaan jalan dari Rp10 miliar menjadi Rp68,5 miliar pada Perubahan APBD 2025 merupakan langkah nyata mendukung program prioritas Alus Dalane. Targetnya, kondisi jalan mantap meningkat menjadi minimal 72% pada 2025, dan 90% pada 2027. Prioritas diberikan pada ruas jalan rusak berat, lalu lintas tinggi, dan jalur penunjang konektivitas sosial ekonomi masyarakat
Pernyataan itu disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Purbalingga dengan agenda jawaban bupati atas atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD tahun 2025, Senin (21/7/2025).
Dalam kesempatan tersebut Dimas menjelaskan bahwa target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Perubahan APBD 2025 dihitung berdasarkan realisasi semester I. Beberapa pos PAD yang mengalami kenaikan antara lain pendapatan BLUD, pajak reklame, retribusi persampahan, retribusi tempat khusus parkir, serta adanya pengembalian hibah Pilkada 2024 dari KPU dan Bawaslu.
Kenaikan proyeksi pendapatan daerah pada perubahan APBD Tahun 2025, diprioritaskan untuk belanja peningkatan kualitas jalan kabupaten sebagai penunjang aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Hal ini sejalan dengan program Alus Dalane dalam rangka meningkatkan konektivitas antarwilayah dan pemerataan pembangunan. Anggaran juga diarahkan untuk belanja wajib, readiness kriteria, dan program prioritas nasional.
Plt. Bupati menyatakan sepakat bahwa efisiensi anggaran harus dilakukan secara proporsional dan berkeadilan. Ia juga menjelaskan bahwa penurunan anggaran rehabilitasi ruang kelas terjadi karena adanya perubahan kebijakan pemerintah pusat, di mana dana DAK bidang pendidikan dialihkan menjadi Dana Revitalisasi Sekolah yang langsung disalurkan ke sekolah-sekolah.
“Sampai saat ini, telah ada alokasi sekitar Rp7,09 miliar untuk revitalisasi SD, SMP, dan PAUD di Purbalingga,” tambahnya.
Plt. Bupati juga menjelaskan bahwa langkah strategis diambil melalui optimalisasi PAD dari berbagai sumber, seperti pajak dan retribusi daerah serta pendapatan BUMD.
“Kami juga memfokuskan belanja pada program-program yang berdampak langsung dalam penyelesaian permasalahan di masyarakat, serta membuka ruang kemitraan dengan sektor swasta untuk mendorong pembiayaan kreatif,” jelasnya.
Ketua DPRD H.R. Bambang Irawan yang memimpin rapat paripurna tersebut menyampaikan bahwa jawaban bupati atas pandangan fraksi-fraksi akan menjadi acuan penting dalam pembahasan di tingkat selanjutnya. “Semoga jawaban yang telah disampaikan dapat kita pahami bersama dan menjadi masukan berharga dalam pembahasan selanjutnya di tingkat komisi maupun Badan Anggaran,” ujarnya.
