SERAYUNEWS – Sebuah ambisi besar dicanangkan oleh Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi. Ia menyatakan optimisme bahwa perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) dan penuntasan kebutuhan rumah (backlog) di seluruh wilayah Jawa Tengah dapat diselesaikan dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Target ambisius ini bukan isapan jempol belaka, melainkan didasari program yang sudah terhitung secara fiskal.
Optimisme Luthfi ini disampaikan saat acara penandatanganan Nota Kesepakatan dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pada Jumat malam, 20 Juni 2025, di Gedung Gardhika Bhakti Praja Semarang. Program andalan Provinsi Jawa Tengah, yaitu “1 KK 1 rumah layak huni”, menjadi tulang punggung upaya ini.
“Dengan per tahun ada sebanyak 17.000 ribu perbaikan RTLH, maka tidak ada lagi rumah miskin ekstrem atau RTLH di tempat kita. Begitu juga dengan backlog, makanya kami kumpulkan bupati/wali kota untuk memvalidkan data,” jelas Luthfi.
Untuk tahun 2025 saja, penanganan kebutuhan perumahan di Jawa Tengah ditargetkan sebanyak 26.356 unit. Angka ini bersumber dari berbagai pihak: 17.510 unit dari APBD Provinsi Jateng (17.000 RTLH dan 510 backlog), 6.776 unit dari APBD Kabupaten/Kota, dan 2.070 unit dari program CSR.
Menurut Gubernur Luthfi, pemenuhan rumah layak huni adalah indikator krusial untuk menekan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah. Oleh karena itu, sinergitas dan kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, CSR, dan pihak ketiga sangatlah dibutuhkan.
Kegiatan penandatanganan nota kesepakatan ini bertujuan menyatukan data dan mempercepat pemenuhan kebutuhan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) serta Aparatur Sipil Negara (ASN) di Jawa Tengah. Penandatanganan ini juga melibatkan bupati-wali kota se-Jateng, Bank Jateng, BPS, dan BP Tapera.
“Kesepakatan itu di antaranya adalah bagaimana nanti bisa membuat formulasi terkait data-data perumahan dan kebutuhan masyarakat di wilayah Jawa Tengah. Kesepakatan ini perlu, karena nanti dari pemerintah pusat akan membuat suatu koordinasi terkait dengan bantuan-bantuan rumah yang secara simultan akan diratakan di seluruh kabupaten/kota di Jateng,” ujarnya.
Dari Kementerian PKP, Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, Aziz Ardiyansah, menegaskan bahwa sektor perumahan adalah salah satu ‘Asta Cita’ Presiden Prabowo Subianto dan menjadi prioritas nasional. Data tahun 2024 menunjukkan capaian rumah layak huni baru sekitar 65%, dengan backlog rumah nasional masih di angka 9,9 juta rumah tangga, dan 26,9 juta rumah tangga menempati rumah tidak layak huni. Target roadmap nasional sendiri adalah pengurangan 3 juta unit rumah se-Indonesia.
“Bicara pengurangan backlog dan RTLH, penyediaan data dan pendataan perumahan menjadi penting. Dari data tersebutlah kemudian kebijakan-kebijakan dikeluarkan dan diarahkan,” kata Aziz.
Nota kesepakatan di Jawa Tengah ini menjadi komitmen bersama untuk memperkuat sinergitas dalam penyediaan dan pemanfaatan data statistik yang akurat, terkini, dan terintegrasi. Data yang selaras ini akan menjadi acuan untuk pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat miskin, miskin ekstrem, dan MBR.
“Nah ketika sudah dapat data-data tersebut, kemudian treatment dilakukan dengan berbagai hal tadi. Dari Jawa Tengah ada treatment dengan menggunakan dana alokasi yang disiapkan Bapak Gubernur, ada CSR, dan ada bentuk gotong royong yang lain,” jelas Aziz.
Melalui kesepakatan ini pula, penyelenggaraan rumah bagi MBR dan ASN akan direalisasikan, terutama melalui program pembiayaan Tapera dan KPR Sejahtera sejumlah kurang lebih 20.000 unit di Jawa Tengah.
