
SERAYUNEWS-Pasca operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati dan Sekretaris Daerah nonaktif, upaya penguatan tata kelola aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap terus digencarkan. Momentum ini dimanfaatkan untuk melakukan konsolidasi internal sekaligus memperkuat integritas dan profesionalisme ASN.
Langkah konkret terlihat dari kehadiran Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Zudan Arif Fakhrulloh, yang turun langsung memberikan pengarahan kepada para pegawai di lingkungan Pemkab Cilacap. Kegiatan tersebut digelar di Aula BPKAD Cilacap pada Selasa (7/4/2026), dan dihadiri jajaran pejabat penting daerah.
Turut hadir dalam acara itu Kepala Kantor Regional I BKN Yogyakarta Sri Widayanti, Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Cilacap Annisa Fabriana, serta sejumlah pejabat struktural lainnya. Kehadiran pimpinan BKN ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah pusat memberi perhatian serius terhadap kondisi kepegawaian di daerah pasca kasus hukum yang mencuat.
Dalam arahannya, Zudan menegaskan bahwa ASN memiliki peran strategis dalam menjaga keberlangsungan pemerintahan dan pembangunan daerah. Oleh karena itu, ia mengingatkan pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai dasar ASN, seperti berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif.
Ia juga menekankan bahwa kegiatan pembinaan ini menjadi jembatan untuk menyelaraskan arah kebijakan pusat dengan program daerah, termasuk dalam implementasi visi pembangunan nasional yang tertuang dalam Asta Cita.
“Saya mendorong agar seluruh ASN di Kabupaten Cilacap untuk senantiasa fokus, kompak dan solid dalam satu barisan di bawah kepemimpinan Plt. Bupati, dengan orientasi utama yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kami sebagai Bapaknya ASN tentu dengan senang hati menerima segala bentuk koordinasi,” ujarnya, seperti dilansir laman Pemkab Cilacap.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Bupati Cilacap, Ammy Amalia Fatma Surya, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam membangun manajemen ASN berbasis sistem merit yang transparan dan akuntabel. Meski demikian, ia mengakui masih ada sejumlah aspek yang perlu dibenahi dalam implementasinya.
Ammy berharap kehadiran Kepala BKN dapat memberikan arahan strategis, khususnya dalam peningkatan kompetensi ASN serta penguatan kebijakan kepegawaian yang sesuai regulasi.
Ia juga mengajak seluruh ASN menjadikan situasi ini sebagai momentum introspeksi untuk memperbaiki kinerja dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Saya berharap semua ASN bisa bersatu padu, menjadikan momentum ini sebagai sarana introspeksi dan peningkatan diri, agar kita dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, serta berkontribusi nyata dalam pembangunan daerah,” tegasnya.
Penguatan internal ASN ini diharapkan menjadi langkah awal untuk memulihkan kepercayaan publik sekaligus memastikan stabilitas pemerintahan di Kabupaten Cilacap tetap terjaga.