SERAYUNEWS- Menteri Sosial (Mensos) RI, Saifullah Yusuf menegaskan komitmennya dalam menjaga integritas program Sekolah Rakyat.
Ia memperingatkan seluruh pihak tidak bermain-main dengan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam proses rekrutmen.
“Jangan sampai rekrutmen Sekolah Rakyat ini ada KKN,” tegas Mensos Saifullah Yusuf dalam keterangannya, Selasa (29/4/2025).
Dia mewanti-wanti agar seluruh panitia penyelenggara mengikuti prosedur secara ketat. Program Sekolah Rakyat, menurutnya, lahir dari gagasan mulia untuk menghadirkan akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat kurang mampu.
Untuk memastikan pelaksanaan program berjalan tanpa penyimpangan, Mensos meminta kepala daerah turut mengawasi ketat proses seleksi calon siswa dan guru.
Pengawasan tersebut penting, agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan ataupun praktik curang lainnya.
Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan 200 unit Sekolah Rakyat setiap tahun. Dengan harapan dalam lima tahun mendatang, setiap kabupaten/kota memiliki setidaknya satu sekolah.
Inisiatif ini tidak hanya fokus pada pembangunan fisik fasilitas pendidikan. Tetapi juga sebagai strategi jangka panjang dalam pemberdayaan masyarakat miskin dan peningkatan kualitas SDM.
“Program ini bukan sekadar pembangunan sekolah, tapi solusi strategis untuk keluar dari kemiskinan,” ujar Presiden Prabowo dalam kesempatan terpisah.
Pemerintah melalui Kementerian Sosial telah membuka pendaftaran guru untuk tahun ajaran 2025/2026.
Program ini menawarkan pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem di Indonesia. Serta memberikan kesempatan bagi tenaga pendidik non-ASN untuk berkontribusi.
Sekolah Rakyat rencananya mulai beroperasi pada Juli 2025, dengan proses rekrutmen guru dan siswa sejak April 2025.
Menteri Sosial menyampaikan bahwa pihaknya tengah memfinalisasi petunjuk teknis (juknis) rekrutmen, yang telah disusun setebal lebih dari 100 halaman.
Dari ASN Institute, berikut adalah syarat untuk menjadi tenaga pengajar Sekolah Rakyat:
1. Terbuka bagi guru ASN maupun non-ASN.
2. Lulusan PPG Prajabatan yang belum diangkat sebagai ASN.
3. Bersedia ditempatkan sesuai kebutuhan, diprioritaskan dekat domisili.
4. Siap mengikuti seleksi kemampuan mengajar dan asesmen empati sosial.
5. Mampu mengajar lebih dari satu mata pelajaran jika dibutuhkan.
6. Bersedia mengikuti pelatihan intensif selama satu bulan.
Dengan komitmen pemerintah dan pengawasan ketat dari berbagai pihak, Sekolah Rakyat harapannya menjadi solusi konkret dalam memperluas akses pendidikan. Selain itu juga memberantas kemiskinan, serta membentuk generasi unggul Indonesia.
