SERAYUNEWS – Akses terhadap platform pengetahuan daring terancam terganggu. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) memberikan ultimatum kepada Wikimedia Foundation untuk segera memenuhi kewajiban pendaftaran sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) lingkup privat.
Jika tidak dipenuhi dalam waktu yang ditentukan, layanan Wikipedia berpotensi diblokir di Indonesia.
Kementerian Komunikasi dan Digital menyatakan bahwa langkah tegas ini diambil sebagai bagian dari upaya penegakan aturan terhadap seluruh platform digital yang beroperasi di Indonesia.
Pemerintah menilai setiap penyelenggara sistem elektronik wajib mematuhi regulasi yang berlaku, termasuk melakukan pendaftaran resmi.
Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Alexander Sabar, menegaskan bahwa pihaknya telah memberikan waktu yang cukup bagi Wikimedia Foundation untuk memenuhi kewajiban tersebut.
Pihaknya telah menyampaikan pemberitahuan resmi sejak November 2025. Meski demikian, hingga pertengahan April 2026, proses pendaftaran tersebut belum juga rampung.
Pemerintah kemudian memberikan batas waktu tambahan selama tujuh hari kerja sebagai langkah terakhir sebelum penjatuhan sanksi.
Ancaman pemblokiran Wikipedia langsung memicu kekhawatiran dari berbagai kalangan, terutama di sektor pendidikan.
Platform ini merupakan salah satu sumber informasi yang paling banyak diakses oleh pelajar, mahasiswa, hingga masyarakat umum.
Jika pemblokiran benar-benar terjadi, akses terhadap jutaan artikel edukatif dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa Indonesia, akan terhenti.
Hal ini dapat menghambat proses belajar mandiri yang selama ini banyak mengandalkan sumber digital terbuka.
Tidak hanya itu, layanan lain yang berada di bawah Wikipedia, seperti Wikimedia Commons yang menyediakan berbagai media bebas pakai, juga berpotensi ikut terdampak.
Sejumlah organisasi masyarakat sipil turut menyuarakan kekhawatiran atas kebijakan tersebut.
Salah satunya adalah Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), yang menilai pemblokiran Wikipedia dapat berdampak luas terhadap kebebasan akses informasi.
SAFEnet menyoroti bahwa Wikipedia bukan sekadar platform digital biasa, melainkan ruang kolaboratif yang berperan penting dalam penyebaran pengetahuan secara terbuka.
Oleh karena itu, kebijakan pemblokiran perlu pertimbangan secara matang agar tidak merugikan publik.
Pendaftaran PSE sendiri merupakan bagian dari kebijakan pemerintah dalam mengatur aktivitas platform digital, terutama yang berkaitan dengan perlindungan data, keamanan informasi, serta pengawasan konten.
Melalui kebijakan ini, pemerintah berupaya memastikan bahwa setiap layanan digital yang beroperasi di Indonesia memiliki tanggung jawab hukum yang jelas.
Selain itu, pendaftaran juga menjadi sarana untuk memudahkan koordinasi jika terjadi pelanggaran atau masalah hukum.***
