SERAYUNEWS – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah arahan strategis dalam rapat kerja bersama jajaran Kabinet Merah Putih yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu (8/4). Pertemuan tersebut dihadiri oleh menteri, pejabat eselon I kementerian/lembaga, hingga pimpinan BUMN.
Dalam kesempatan itu, Presiden membahas berbagai isu penting, mulai dari kondisi geopolitik global, stabilitas nasional, kebijakan energi, hingga arah pembangunan Indonesia ke depan.
Taklimat ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menyamakan persepsi serta memperkuat koordinasi lintas sektor.
Salah satu poin yang disoroti Presiden adalah posisi Indonesia dalam peta geopolitik dunia. Ia menilai Indonesia termasuk negara yang relatif aman, bahkan jika terjadi konflik besar berskala global seperti Perang Dunia ketiga.
Penilaian tersebut didasarkan pada fenomena meningkatnya kehadiran warga negara asing di Indonesia, khususnya di Bali, yang dinilai sebagai tempat aman di tengah ketegangan internasional. Hal ini menunjukkan kepercayaan dunia terhadap stabilitas keamanan Indonesia.
Presiden juga menyinggung pentingnya jalur distribusi energi global, termasuk peran Selat Hormuz yang menjadi titik krusial dalam menentukan harga minyak dunia. Namun demikian, ia menekankan bahwa Indonesia memiliki posisi yang tidak kalah strategis.
Perairan Indonesia seperti Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Makassar disebut sebagai jalur utama perdagangan dan distribusi energi bagi negara-negara Asia Timur seperti Jepang, Korea Selatan, Taiwan, hingga China. Posisi ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu aktor penting dalam stabilitas ekonomi global.
Dalam sektor energi domestik, Presiden menegaskan bahwa subsidi bahan bakar minyak (BBM) akan tetap difokuskan untuk masyarakat kecil. Pemerintah berkomitmen menjaga akses energi bagi sekitar 80 persen rakyat Indonesia.
Sementara itu, masyarakat dengan kondisi ekonomi mampu diharapkan membeli BBM dengan harga pasar. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah untuk menjaga keadilan distribusi subsidi sekaligus mengendalikan konsumsi energi nasional.
Menanggapi isu yang berkembang di masyarakat, Presiden membantah anggapan bahwa kunjungan luar negeri yang dilakukannya bersifat rekreasi. Ia menegaskan bahwa agenda tersebut bertujuan strategis, khususnya untuk mengamankan pasokan energi nasional.
Langkah diplomasi ini dinilai penting dalam menjaga stabilitas kebutuhan minyak Indonesia di tengah dinamika global yang tidak menentu.
Dalam konteks politik dalam negeri, Presiden mengakui adanya kelompok masyarakat yang memilih tidak bekerja sama dengan pemerintah.
Namun, ia menegaskan bahwa perbedaan sikap tersebut tetap dihormati sebagai bagian dari demokrasi.
Presiden juga menyinggung mekanisme pergantian kepemimpinan, termasuk melalui pemilu maupun pemakzulan (impeachment), selama dilakukan sesuai aturan konstitusi dan tanpa kekerasan. Ia menekankan bahwa Indonesia tetap menjunjung tinggi prinsip demokrasi yang damai.
Di tengah berbagai tantangan global, Presiden menyatakan optimisme terhadap kondisi Indonesia saat ini. Ia menilai bahwa situasi nasional justru berada dalam kondisi yang baik dibandingkan banyak negara lain yang tengah menghadapi krisis.
Optimisme ini didasarkan pada kemampuan pemerintah dalam menjaga stabilitas serta mengelola berbagai tantangan dengan efektif.
Sebagai langkah konkret dalam pengelolaan sumber daya alam, Presiden memerintahkan Menteri ESDM untuk mengevaluasi dan mencabut izin usaha pertambangan (IUP) yang bermasalah, khususnya di kawasan hutan lindung.
Ia mengungkapkan adanya ratusan izin tambang yang dinilai tidak jelas dan berpotensi merugikan negara. Presiden memberikan tenggat waktu satu pekan untuk melakukan evaluasi dan mengambil tindakan tegas.
Langkah ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola sumber daya alam sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
Dalam penutup arahannya, Presiden mengingatkan seluruh jajaran pemerintah untuk bekerja secara efisien, menghindari pemborosan, serta menutup celah kebocoran anggaran. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antar lembaga tanpa ego sektoral.
Menurutnya, tantangan global justru harus menjadi momentum untuk memperkuat soliditas dan meningkatkan kinerja pemerintahan demi kemajuan bangsa.
Demikian informasi tentang poin-poin taklumat Presiden Prabowo. ***
