SERAYUNEWS – Website resmi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) milik Pengadilan Negeri (PN) Praya, Lombok Tengah, sempat menjadi perhatian publik setelah munculnya tampilan iklan judi online yang mengganggu akses layanan publik.
Insiden ini terjadi pada malam hari tanggal 9 Juni 2025 dan langsung menyebar luas di media sosial, memicu kekhawatiran soal keamanan siber pada situs milik lembaga pemerintah. Meski sempat terganggu, pihak pengadilan memastikan bahwa situs telah kembali normal dan berfungsi seperti sedia kala.
Gangguan ini diketahui ketika pengguna mencoba membuka situs SIPP melalui hasil pencarian di Google dan justru diarahkan pada tampilan iklan judi online. Kendati demikian, setelah dilakukan pemeriksaan, tidak ditemukan indikasi peretasan terhadap sistem utama situs.
Tampilan halaman internal dan login tetap berjalan seperti biasa. Hal ini menunjukkan bahwa gangguan tersebut berasal dari luar sistem utama, kemungkinan besar melalui celah keamanan eksternal yang berhasil dimanfaatkan untuk menyisipkan iklan.
Pihak pengadilan merespons cepat situasi ini dengan melakukan perbaikan pada malam yang sama. Menurut keterangan dari pejabat pengelola informasi dan dokumentasi PN Praya, tim IT segera melakukan penanganan agar situs tidak lagi menampilkan konten yang tidak pantas.
Dalam beberapa jam setelah kejadian, situs SIPP berhasil dipulihkan dan kini telah kembali normal, termasuk layanan untuk menampilkan jadwal persidangan dan informasi perkara.
Meski secara teknis tidak ada gangguan pada sistem internal pengadilan, kemunculan iklan judi online di situs resmi tetap menimbulkan dampak terhadap citra institusi di mata publik. Situs SIPP merupakan salah satu sarana penting bagi masyarakat untuk memperoleh informasi hukum secara terbuka.
Oleh karena itu, segala bentuk konten yang tidak sesuai pada platform ini berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Dalam kasus ini, gangguan tidak sampai menghambat layanan peradilan secara langsung.
Proses administrasi dan jadwal sidang tetap berjalan seperti biasa, karena sistem utama masih dapat diakses dengan baik oleh internal lembaga. Namun, di ruang publik, persepsi negatif muncul karena tampilan yang seolah-olah menunjukkan keterkaitan antara situs pengadilan dan promosi perjudian.
Pihak PN Praya menyadari bahwa meskipun konten tersebut bukan berasal dari sistem internal mereka, tanggung jawab terhadap keamanan dan kepercayaan publik tetap berada di tangan institusi.
Oleh karena itu, mereka berkomitmen untuk meningkatkan pengawasan dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keamanan digital, guna mencegah insiden serupa terjadi kembali di masa depan.
Kasus yang menimpa situs SIPP PN Praya bukanlah yang pertama terjadi di lingkungan situs pemerintahan. Dalam beberapa waktu terakhir, sejumlah website milik instansi pemerintah juga mengalami gangguan serupa, yakni penyisipan iklan judi online yang muncul secara tiba-tiba tanpa proses peretasan sistem secara langsung.
Modus seperti ini biasanya memanfaatkan celah kecil pada sistem keamanan web, atau melalui tautan pencarian eksternal seperti Google yang diarahkan ke alamat palsu yang menyerupai situs resmi.
Fenomena ini menunjukkan perlunya perhatian serius terhadap keamanan siber, khususnya bagi instansi yang memiliki tanggung jawab menyediakan layanan informasi publik secara digital.
Penguatan sistem keamanan, pembaruan perangkat lunak, serta audit rutin terhadap tautan eksternal harus menjadi bagian dari strategi jangka panjang dalam menjaga kepercayaan publik.
Pemerintah dan lembaga terkait diharapkan dapat merespons secara lebih sistematis dengan membentuk satuan tugas keamanan siber yang khusus menangani ancaman terhadap situs-situs resmi.
Penggunaan firewall yang lebih ketat, sistem deteksi dini terhadap injeksi konten asing, serta pelatihan berkala bagi operator situs bisa menjadi solusi konkret.
Insiden di PN Praya seharusnya menjadi alarm peringatan bahwa keamanan digital bukan sekadar isu teknis, tetapi menyangkut kredibilitas lembaga publik.
Masyarakat berhak mendapatkan akses informasi yang aman dan bebas dari gangguan, apalagi jika informasi tersebut berkaitan dengan layanan hukum dan keadilan.
