SERAYUNEWS – Ratusan sopir truk dari berbagai komunitas di Kabupaten Banjarnegara kembali menyuarakan penolakan terhadap penegakan aturan Over Dimensi Over Load (ODOL).
Mereka mendatangi Gedung DPRD Banjarnegara pada, Jumat (20/6/2025) usai menggelar aksi damai di Alun-alun.
Dalam audiensi tersebut, para sopir meminta wakil rakyat, Dinas Perhubungan, dan Satlantas Polres Banjarnegara turut menolak penerapan aturan ODOL yang membebani dan merugikan masyarakat luas.
Harun, perwakilan sopir truk Banjarnegara, menilai aturan ODOL akan memperbesar beban ekonomi masyarakat. Terutama karena berimbas pada biaya logistik yang meningkat.
“Tolong sampaikan ke pusat terkait penegakan aturan ODOL ini, sebab ini akan memberatkan, dan berimbas pada kenaikan harga barang. Jadi tolong aspirasi kami ini sampaikan ke pusat agar segera ada tindaklanjut,” katanya.
Dia juga menyoroti prosedur uji KIR di Dinas Perhubungan yang menyulitkan para sopir.
Sopir lain, Doni Septian, mengatakan bahwa aksi ini merupakan bagian dari gerakan nasional menolak ODOL, dan akan berpuncak di Jakarta pada 2 Juli 2025.
Ia juga menyinggung maraknya pungutan liar dan premanisme yang sering sopir alami di jalanan.
“Hapus aturan ODOL ini, harus ada solusi yang saling menguntungkan. Kami juga sering mendapatkan pungli oleh beberapa oknum, termasuk aksi premanisme,” tegasnya.
Doni menambahkan bahwa meski di Banjarnegara relatif aman, di wilayah lain para sopir masih sering menghadapi tindakan-tindakan semacam itu.
Menanggapi tuntutan massa, Ketua Komisi III DPRD Banjarnegara, Ibrahim, menyatakan dukungan terhadap aspirasi para sopir.
“Kami mendukung langkah atau usulan yang disampaikan oleh para sopir truk ini, dan kami juga akan ikut mengawal usulan ini sesuai dengan jalur yang kami miliki. Sebab aturan ini berada di pemerintah pusat,” katanya.
Audiensi antara sopir truk, anggota DPRD, Kepala Dinas Perhubungan, dan Kasatlantas Polres Banjarnegara berakhir dengan penandatanganan kesepakatan penolakan.
Setelah aksi penolakan penerapan aturan ODOL di wilayah Banjarnegara, massa membubarkan diri secara tertib.
