SERAYUNEWS- Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa penegakan hukum, konstitusi, dan konsensus kebangsaan merupakan fondasi utama dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Penegasan tersebut disampaikan dalam taklimat resmi di hadapan jajaran Kabinet Merah Putih, pejabat eselon I kementerian/lembaga, hingga direktur utama BUMN di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (8/4/2026).
Dalam arahannya, Presiden Prabowo mengingatkan bahwa tanpa hukum dan Undang-Undang Dasar, sebuah negara tidak akan mampu berdiri kokoh.
“Tidak ada negara tanpa hukum, tanpa konstitusi. Tanpa itu, yang terjadi adalah hukum rimba dan kekuatan senjata,” tegasnya dikutip dari laman Kantor Staf Presiden.
Presiden menekankan pentingnya menjaga dua konsensus besar bangsa, yakni Sumpah Pemuda 1928 dan Undang-Undang Dasar 1945.
Ia menjelaskan bahwa Sumpah Pemuda menjadi simbol persatuan bangsa di tengah keberagaman suku, agama, dan budaya. Bahkan, keputusan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dinilai sebagai bentuk kebesaran jiwa para pendiri bangsa.
Menurutnya, pilihan bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu menjadi bukti bahwa bangsa ini mengutamakan persatuan dibanding dominasi kelompok mayoritas.
Selain itu, konstitusi 1945 menetapkan Indonesia sebagai negara yang berlandaskan Pancasila, yang menjunjung demokrasi dan menghormati keberagaman.
Dalam pembahasan geopolitik global, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia termasuk negara yang relatif aman jika terjadi konflik global besar seperti Perang Dunia III.
Ia menyinggung fenomena meningkatnya warga negara asing dari negara konflik seperti Rusia dan Ukraina yang memilih tinggal di Indonesia, khususnya Bali.
Fenomena tersebut, menurutnya, mencerminkan kepercayaan dunia internasional terhadap stabilitas dan keamanan Indonesia.
Presiden juga menyoroti pentingnya jalur distribusi energi global, termasuk Selat Hormuz yang menjadi titik krusial dalam menentukan harga minyak dunia.
Namun demikian, Indonesia disebut memiliki posisi yang tidak kalah strategis. Jalur laut nasional seperti Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Makassar menjadi lintasan utama perdagangan dan distribusi energi dunia.
Presiden menyebut sekitar 70 persen kebutuhan energi Asia Timur melewati perairan Indonesia, menjadikan posisi Indonesia sangat vital dalam geopolitik global.
Dalam sektor energi nasional, Presiden menegaskan bahwa pemerintah akan mempertahankan subsidi bahan bakar minyak (BBM) bagi masyarakat kecil.
Namun, ia menekankan bahwa kelompok masyarakat mampu harus membayar BBM dengan harga pasar.
“Kita fokuskan subsidi untuk rakyat kecil, sekitar 80 persen masyarakat,” ujarnya.
Kebijakan ini disebut sebagai langkah strategis untuk menjaga keadilan distribusi subsidi sekaligus mengendalikan konsumsi energi nasional.
Menanggapi isu yang berkembang di publik, Presiden membantah tudingan bahwa dirinya sering bepergian ke luar negeri untuk kepentingan pribadi.
Ia menegaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya diplomasi dan pengamanan kebutuhan energi nasional, khususnya minyak.
Dalam bidang politik, Presiden menegaskan bahwa perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar dalam demokrasi.
Ia juga menyinggung mekanisme pergantian pemerintahan, termasuk impeachment, yang dinilai sah selama dilakukan sesuai konstitusi melalui DPR dan MPR.
Menurutnya, Indonesia telah memiliki tradisi demokrasi yang matang dengan proses transisi kekuasaan yang damai.
Presiden Prabowo menolak narasi pesimisme yang menyebut Indonesia dalam kondisi gelap. Ia justru menilai Indonesia berada dalam posisi yang relatif kuat dibandingkan banyak negara lain.
“Indonesia cerah di saat banyak negara mengalami kesulitan,” ujarnya optimistis.
Dalam isu lingkungan dan sumber daya alam, Presiden memerintahkan evaluasi menyeluruh terhadap izin usaha pertambangan (IUP), khususnya yang berada di kawasan hutan lindung.
Ia meminta Menteri ESDM untuk mencabut IUP yang tidak jelas atau bermasalah dalam waktu singkat.
Langkah ini diambil untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam tetap berada di bawah kendali negara dan sesuai aturan hukum.
Taklimat tersebut juga menjadi forum evaluasi kinerja pemerintahan. Presiden meminta seluruh jajaran untuk memperkuat kolaborasi lintas kementerian dan lembaga.
Ia menegaskan bahwa tidak boleh ada lagi ego sektoral dalam menjalankan program pembangunan.
Pemerintah diminta bekerja secara cepat, terintegrasi, dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat.
Menutup arahannya, Presiden mengingatkan bahwa Indonesia bukan sekadar negara besar, melainkan negara yang dibangun di atas kesepakatan luhur para pendiri bangsa.
Ia mengajak seluruh elemen pemerintahan untuk menjaga nilai persatuan, hukum, dan demokrasi sebagai warisan yang harus terus diperkuat dan diwariskan kepada generasi mendatang.
