SERAYUNEWS– Pemerintah Kabupaten Cilacap kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024. Capaian ini menjadi yang kesembilan kalinya secara berturut-turut dan menegaskan konsistensi Cilacap dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan publik.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Tengah, Ahmad Luthfi H. Rahmatullah, pada Kamis (5/6/2025). Dalam kesempatan tersebut, Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman, menyampaikan apresiasi sekaligus refleksi terhadap capaian tersebut. Ia menegaskan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari proses panjang dalam membangun tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
“Alhamdulillah, ini pencapaian yang patut disyukuri. Tapi kami tidak boleh berpuas diri. Justru ini menjadi pemacu untuk terus meningkatkan kualitas laporan keuangan di tahun-tahun berikutnya,” ujar Bupati Syamsul.
Ia juga menekankan bahwa pemeriksaan BPK bersifat menyeluruh, dan setiap rekomendasi harus ditindaklanjuti dengan serius. “Catatan-catatan dari BPK menjadi bahan evaluasi penting bagi kami. Dengan tindak lanjut yang sistematis, kami bisa memperkuat pengelolaan anggaran agar lebih efisien dan bertanggung jawab,” tambahnya.
Komitmen tersebut mendapat dukungan penuh dari Ketua DPRD Kabupaten Cilacap, Taufik Nurhidayat, yang turut hadir dalam agenda penyerahan laporan. Ia menyebut opini WTP merupakan hasil dari kerja sama dan sinergi yang baik antara eksekutif dan legislatif. “DPRD terus menjalankan fungsi pengawasan secara aktif. Intinya sinergi, satu kata. Kami kawal agar setiap rupiah anggaran digunakan tepat sasaran,” ungkapnya.
Taufik menambahkan bahwa dengan opini WTP ini, Pemkab Cilacap dapat segera menyusun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang menjadi dasar dalam menghitung Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) secara sah dan administratif. Hal ini sangat penting untuk mendukung perancangan dan pelaksanaan perubahan anggaran yang selaras dengan program-program prioritas daerah.
Ke depan, baik pihak eksekutif maupun legislatif berkomitmen memperkuat kolaborasi lintas sektor guna menjaga disiplin anggaran, meningkatkan akurasi perencanaan, serta memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam seluruh lini pengelolaan keuangan daerah.
Capaian opini WTP kesembilan ini sekaligus menjadi cerminan bahwa Kabupaten Cilacap berada di jalur yang tepat dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.
