SERAYUNEWS– Wakil Bupati Banjarnegara Wahid Jumali meminta agar target inklusi keuangan Kabupaten Banjarnegara di tahun 2025 bisa mencapai 91 persen. Hal ini diungkapkan dalam rapat Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Banjarnegara tahun 2025 di ruang rapat bupati, Jumat (11/7/2025).
Menurutnya, untuk mencapai target tersebut tidaklah mudah. Sehingga, diperlukan prioritas intervensi program dan kolaborasi yang kuat di antara semua anggota TPKAD. Kolaborasi semua anggota sangat diperlukan, termasuk inovasi baru untuk meningkatkan penggunaan produk atau layanan keuangan oleh masyarakat luas, penguatan infrastruktur untuk memberikan pelayanan yang baik serta peningkatan literasi masyarakat.
Dikatakannya, meningkatnya inklusi keuangan tentunya akan berdampak pada peningkatan akses masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan. Selain itu, meningkatkan literasi keuangan.
Peningkatan inklusi keuangan juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Saya ingin masyarakat nantinya bisa lebih cerdas dalam mengelola keuangan, memilih produk yang tepat, dan terhindar dari risiko keuangan,” katanya.
Tak hanya itu, dia juga berharap TPAKD bisa menjadi forum koordinasi antar instansi dan pemangku kepentingan untuk meningkatkan percepatan akses keuangan di daerah. Sebab percepatan akses keuangan daerah akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.
Beberapa permasalahan yang sering ditemui di tengah masyarakat adalah akses keuangan UMKM. Khususnya, dalam kredit atau pembiayaan serta masih rendahnya kapasitas dan kualitas UMKM, termasuk kepemilikan rekening masyarakat di daerah perdesaan yang masih rendah.
Tak hanya itu, ketersediaan infrastruktur pendukung seperti terbatasnya ketersediaan ATM di daerah perdesaan dan terbatasnya jumlah merchant Qris seperti di pusat-pusat belanja UMKM, di pasar-pasar tradisional, dan di tempat wisata juga menjadi masalah lainnya.
Untuk itu, perlu dukungan percepatan akses keuangan daerah, perlu adanya adopsi teknologi keuangan digital dengan perluasan ekosistem keuangan digital melalui perluasan merchant Qris untuk pelaku UMKM dan daerah wisata, serta digitalisasi ekosistem Pendidikan atau Pondok Pesantren.
Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara Indarto mengatakan, pada tahun 2024, capaian program TPAKD pada program Simpanan Pelajar Satu Rekening Satu Pelajar (SIMPEL KEJAR) telah melampaui target, dari yang semula 2.500 menjadi 16.785 siswa atau merealisasikan 671 persen.
Sementara untuk program inklusi keuangan UMKM yang ditarget Rp1,169 triliun, baru tercapai Rp427,487 miliar atau 36,56 persen. Sedangkan inklusi keuangan masyarakat yang ditarget Rp1,499 miliar mampu merealisasikan Rp1,380 miliar atau 92 persen.
