Warga Bisa Pantau Kinerja DPR Lewat Website “Bijak Memantau”
SERAYUNEWS – Platform digital “Bijak Memantau” resmi diluncurkan di Jakarta sebagai bagian dari upaya memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pengawasan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan proses legislasi nasional.
Platform yang dapat diakses melalui situs bijakmemantau.id ini merupakan tindak lanjut dari inisiatif Bijak Memilih, yang sebelumnya hadir dalam momentum Pemilu 2024.
CEO Think Policy, Andhyta Firselly Utami, menjelaskan bahwa Bijak Memantau dikembangkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan akses informasi yang jelas, akurat, dan mudah dipahami mengenai kebijakan publik.
”Bijak Memantau hadir untuk membuka akses, menyederhanakan isu, dan mendorong partisipasi yang lebih substansial,” ujarnya dalam keterangan pers peluncuran.
Andhyta menekankan bahwa melalui pendekatan teknologi, platform ini ingin menjembatani keterlibatan warga dengan proses legislasi dan pengawasan parlemen pasca pemilu.
Dengan demikian, partisipasi warga negara tidak berhenti di bilik suara, tetapi terus berlanjut dalam bentuk pemantauan dan advokasi.
Fitur Unggulan: Memahami Isu, Memantau Kebijakan, dan Legislator
Bijak Memantau dirancang dengan tiga fitur utama untuk mendukung pemahaman dan partisipasi publik:
1. Memahami Isu
Fitur ini berisi ringkasan informatif mengenai delapan isu kebijakan prioritas yang sedang menjadi perhatian nasional, seperti pendidikan, ekonomi, lingkungan, kesehatan, hingga tata kelola pemerintahan.
Ringkasan tersebut disajikan dalam format yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat awam.
Fitur ini memperbarui perkembangan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).
Warga dapat mengetahui status terkini dari berbagai RUU, termasuk siapa saja aktor politik di baliknya dan dinamika pembahasannya.
3. Memantau Pejabat.
Melalui fitur ini, publik dapat mengakses informasi mengenai legislator di DPR RI, termasuk profil, rekam jejak, dan saluran komunikasi untuk menjalin interaksi langsung.
Selain itu, platform ini juga menyediakan kanal bagi warga untuk bergabung dalam komunitas diskusi, forum daring, kelas publik, hingga kegiatan advokasi kebijakan yang terbuka.
”Bijak Memantau tidak hanya menjadi sarana informasi, tetapi juga ruang kolaborasi antara warga dan organisasi masyarakat sipil,” tambah Andhyta.
Dukungan Multipihak untuk Demokrasi Terbuka
Peluncuran Bijak Memantau juga mendapat apresiasi dari sejumlah tokoh penting yang menilai inisiatif ini sebagai bagian penting dalam memperkuat demokrasi dan keterbukaan pemerintahan.
Ekonom dan mantan Menteri Keuangan Chatib Basri menyambut positif kehadiran platform ini, khususnya dalam memperkuat peran kelas menengah dalam proses kebijakan.
“Tantangannya adalah bagaimana mereka mendapatkan informasi yang baik agar tahu apa yang perlu diperjuangkan,” ujar Chatib.
Ia menilai bahwa dengan informasi yang memadai, kelas menengah bisa memainkan peran strategis dalam mendorong arah kebijakan publik yang lebih berpihak kepada rakyat.
Bijak Memantau Jadi Jembatan Masyarakat
Sementara itu, Wakil Ketua BKSAP DPR RI Bramantyo Suwondo mengatakan bahwa sinergi multipihak merupakan elemen krusial dalam membangun ruang dialog yang terbuka dan inklusif.
Menurutnya, Bijak Memantau dapat menjadi jembatan yang memperkuat pemahaman masyarakat terhadap sistem politik, sekaligus memperkuat fungsi kontrol terhadap lembaga legislatif.
Peluncuran ini juga menjadi bagian dari rangkaian acara Open Government Week 2025 yang didukung oleh Open Government Indonesia.
Maharani Wibowo, Direktur Hubungan Luar Negeri Bappenas sekaligus perwakilan dari Open Government Indonesia, menekankan bahwa keterbukaan adalah sebuah ekosistem yang harus dirawat bersama.
“Keterlibatan publik hanya bisa tumbuh jika tersedia ruang yang aman, informatif, dan inklusif untuk bertanya, belajar, dan bertindak,” ujarnya.
Maharani menegaskan bahwa inisiatif-inisiatif seperti Bijak Memantau adalah bagian dari upaya memperkuat demokrasi yang partisipatif dan terbuka.
Ia juga berharap masyarakat dapat memanfaatkan platform ini sebagai alat untuk berdaya dalam proses kebijakan publik di era digital.
